Korupsi, Kekuasaan, dan Intelektual Profetik

Oleh: Alwi Husein Al-Habib*

Pendapat Lord Acton yang menyatakan “ power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”,kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan melahirkan korupsi yang absolut. Ini adalah ungkapan sindiran kepada penguasa. Seperti Allah Swt yang memberi gelar kepada orang Yahudi dan Nashrani dengan sebutan “ahli kitab”, dengan maksud menyindir. Sebab, mereka mengetahui kebenaran yang terdapat di dalam al-kitab. Namun mereka enggan untuk mengakui ke Nabi-an Muhammad. Begitu pula penguasa, mereka mengetahui korupsi itu buruk, tetapi tetap melakukannya. Pendapat Lord Acton tersebut sejatinya menanyakan kredibilitas seseorang yang disebut dengan pemimpin.

Jika dicermati, akar permasalahannya terdapat pada kata “absolut” yang memiliki arti sempit “mutlak”. Dengan begitu kekuasan tidak boleh absolut karena akan berdampak negatif. Negara monarki (kerajaan) adalah negara yang menganut sistem absolut, karena tidak dibatasi oleh konstitusi. Meski demikian, negara kerajaan seperti Inggris dan Belanda adalah negara dengan tingkat korupsi ter-rendah di dunia. Tingkat negara terkorup justru dari  negara yang menganut sistem demokrasi. Begitupun Indonesia yang tak asing dengan korupsi.

Baca juga: Empat Kader HMI Menjadi Nominator Skripsi Terbaik FUHUM Wisuda Periode September 2018

Dalam sejarah Indonesia, absolut dan korupsi ini selalu dikaitkan dengan orde baru, ketika Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-2. Pada orde baru, KKN merajalela. Hal tersebut membuat rakyat geram yang akhirnya terjadilah penggulingan kekuasaan. Namun apakah kasus korupsi berhenti seiring dengan berhentinya kekuasaan Soeharto yang absolut? Kasus korupsi-pun masih tetap merajalela bahkan sampai saat ini. Banyak kasus korupsi yang telah nampak, dan ada yang masih tersembunyi, bahkan ada yang tidak bisa diusut.

Korupsi terjadi tidak terletak pada absolut atau demokrasinya suatu sistem pemerintahan. Karena korupsi bukanlah hasil dari suatu sistem pemerintahan, melainkan hasil dari keburukan pelaku korupsi. Indikator baik atau buruk seorang pemimpin tergantung korupsi atau tidaknya ia. Hal tersebut baik untuk pendidikan moral penguasa. Dan pendidikan yang paling baik dan mendasar adalah pada pendidikan agama.

Seseorang yang memiliki kedalaman ilmu agama dan kedekatan dengan Allah Swt cenderung hati-hati dalam melangkah. Kisah tersebut kita dapati dari para Sahabat dan pemimpin Islam masa lalu. Bahkan Al-Quran menambah kisah seorang pemimpin anti korupsi bernama Dzulkarnain. Ia adalah pemimpin yang dikenal memiliki kekuasaan yang luas dan juga absolut. Bahkan ketika disogokpun ia menolak. Ia berkata “ sesungguhnya karunia (kekuasaan) yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari pada pemberianmu “ pernyataan yang di lontarkan kepada seorang elit dari suatu kaum. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin adalah keberuntungan (karunia) tiada tara. Karena telah diberi kelebihan daripada yang lainnya. Jika semua pemimpin merasa demikian, maka tidak akan terjadi kasus korupsi. Dan orang yang korupsi sejatinya adalah orang yang tidak mensyukuri karunia.

Dzulkarnain yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi memiliki gambaran bahwa pemimpin haruslah seorang intelektual profetik. Artinya, setiap langkah dan perkataannya haruslah sesuai dengan langkah dan ucapan seorang Nabi (utusan Allah). Maka yang dilakukan Dzulkarnain adalah meniru langkah dan ucapan yang dilakukan oleh seorang Nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Dengan tidak menerima sogokan dari Ratu Balqis seraya berkata, “ apa yang Allah berikan kepadaku, jauh lebih baik daripada yang kamu (Balqis) berikan”. Kisah tersebut Allah abadikan dalam surat An-Naml.

Baca juga: Baca juga: BMT dan Reformasi Ekonomi Umat

Sekali lagi, sistem pemerintahan apapun tidak menjadi persoalan seseorang berbuat baik atau buruk. Sebab, baik atau buruknya seseorang itu berawal dari diri sendiri. Masalah lingkungan atau pengaruh orang di sekitar pemerintahan adalah persoalan eksternal. Yang terpenting, jika diri kita baik maka kita tidak akan pernah terpengaruh oleh hasutan atau ajakan buruk. Karena itu, seorang pemimpin wajib menjadi seorang intelektual profetik agar bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk.

Sudah seyogyanya seorang pemimpin memiliki ilmu agama yang mendalam. Dengan menjadi seorang pemimpin intelektual profetik, maka tidak ada yang di rasakan rakyat melainkan keadilan dan kemakmuran. Tergambar oleh kisah sukses para Nabi, Sahabat, orang-orang shaleh dan ulama terdahulu ketika menjadi seorang pemimpin. Selain mempunyai kedekatan dengan rakyat, mereka mempunyai kedekatan dengan Allah Swt. Hal tersebut bisa diterapkan di Indonesia dengan syarat semua lapisan masyarakat men support gagasan-gagasan para intelektual profetik. Tidak hanya itu, semua orang harus berusaha menjadi intelektual profetik. Sehingga bisa di terapkan pada segala “ruang”. Mulai dari yang terkecil seperti keluarga, hingga yang terbesar yaitu negara. Wallahu a’lamu bi al-shawab.

* Mahasiswa UIN Walisongo, Semarang, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Pengurus Departemen PTKP HMI Komisariat Iqbal

Sumber: www.harakatuna.com